Rabu, 06 Agustus 2014

Universitas NU Sidoarjo Diresmikan

Wakil Gubernur Jawa Timur Saifulah Yusuf meresmikan Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (UNUSDA) di kampus setempat, Senin.

"Semoga dengan peresmian ini, Unusda dapat memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Jatim dan menjadi kampus yang terbaik, bergengsi, dan berkualitas," katanya di Sidoarjo, Senin.

Sebelumnya (1/8), Mendikbud Mohammad Nuh menyerahkan Surat Keputusan (SK) operasional untuk universitas yang beralamat di Jalan Monginsidi, Sidoarjo. SK itu diserahkan Mendikbud kepada Rais Syuriyah PCNU Sidoarjo KH Rofik Siradj di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo.

Penyerahan SK operasional itu dihadiri Dirjen Kemdikbud Prof Ir Yazidie, Wakil Gubernur Saifullah Yusuf, Bupati Sidoarjo Syaiful Illah, Wakil Bupati Hadi Sucipto, dan sejumlah pengurus PCNU Sidoarjo.

"Untuk menjadi kampus yang berkualitas dan bisa diterima oleh masyarakat tidaklah mudah, karena lembaga pendidikan yang baru ini harus memiliki ciri khas dari kampus lain supaya dapat bersaing secara baik," kata Wagub Jatim dalam peresmian itu.

Menurut dia, ada tiga syarat supaya Unusda bisa menjadi kampus yang besar, bergengsi dan berkualitas. Pertama, harus memiliki pemimpin yang baik dan amanah terhadap tugas serta memiliki tanggung jawab memajukan Unusda.

"Pemimpinnya tidak boleh malas karena jika pemimpinnya malas, maka manajerial kepemimpinannya yang jelek akan berdampak terhadap kinerja tenaga pengajar hingga ke mahasiswanya," katanya.

Kedua, kampus harus memiliki sarana infrastruktur yang baik. "Ini artinya, sarana dan prasarana kampus harus ditunjang dengan gedung dan fasilitas yang representatif, supaya mahasiswa dapat belajar dan menempuh pendidikan secara maksimal," katanya.

Ketiga, Unusda harus memiliki tenaga pengajar seperti dosen yang berkualitas dan saat ini banyak sumber daya manusia dari Nahdlatul Ulama yang memiliki kompetensi dan keahlian untuk memberikan ilmunya kepada mahasiswa.

"Dosennya harus lebih baik dan berkualitas, jangan memilih dosen yang malas dan tidak kredibel. Hal tersebut semata-mata dilakukan untuk meningkatkan kemajuan universitas," katanya.

Sementara itu, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengatakan dengan diresmikannya Unusda bisa meningkatkan pendidikan dan daya saing generasi muda untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi.

"Masyarakat harus memiliki kepedulian untuk terus mengembangkan Unusda. Tanpa dukungan dari seluruh elemen masyarakat, mustahil Unusda dapat berkembang lebih jauh. Semoga lulusan Unusda kelak dapat menjadi pemimpin-pemimpin daerah dan pemimpin bangsa lahir dari kampus ini," katanya. (antara/mukafi niam)

Jangan Ikut-Ikutan Mendukung ISIS!

Rais Syuriyah PBNU KH Hasyim Muzadi menyerukan kepada warga nahdliyin dan umat Islam Indonesia agar tidak ikut-ikutan mendukung gerakan Negara Islam di Irak dan Syuriah (ISIS) dan sekaligus tidak membuat perpecahan di kalangan kaum muslimin.

"Sebagai sesama muslim saya mengimbau akar kaum muslimin indonesia tidak termakan dan terprovokasi terhadap isu isis di Iraq dan Syria of Islamic State (ISIS) yang belakangan ini masuk di indonesia," katanya di Jakarta, Senin (4/8/2014).

Menurutnya, ISIS adalah fenomena Islam di Timur Tengah yang kondisinya tidak sama dengan Indonesia. "Kehati-hatian ini perlu karena selama musim reformasi ini telah terbentuk embrio-embrio kekuatan garis keras radikal baik yang bergerak melalui gerakan massa, melalui gerakan yang masuk ke sistem keindonesiaan maupun yang menggunakan cara teror," terang Mantan Ketua Umum PBNU.

Menurutnya, apabila embrio radikalitas ini diolah dengan bumbu isu ISIS atau perpecahan pasca pilpres, pasti meningkatkan kadar radikalitas dan kekerasan dalam gerakan transnasional yang membahayakan keselamatan kaum muslimin Indonesia dan sekaligus membayakan keutuhan NKRI .

"Lebih baik kita sebagai kaum muslimin berbuat melakukan strategi yang islami dan yang indonesiawi dari pada kita mengaku "kelompok paling Islam", namun menghalalkan "segala cara" karena merasa untuk kepentingan kelompoknya yang "paling islami" itu. Padahal yang demikian itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah," jelasnya.

Menghalalkan segala cara, kata Hasyim, bukanlah ajaran Ahlussunnah wal-Jamaah. "Yang pernah ada dalam sejarah adalah kelompok Khawarij yang boleh merusak apa saja yang bertentangan dengan kemauannya. Sekarang ini, ajaran tersebut menjelma dalam berbagai bentuk gerakan pengrusakan dengan segala manifentasinya," papar pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam Malang dan Depok ini.

"Dan apabila antar-kelompok kaum muslimin sampai bentrok, itulah saatnya kekuatan asing akan masuk dan merusak Islam dan Indonesia . Waspadalah," tambahnya. (Ahmad Millah/Abdullah Alawi)

Hukum Menikahi Perempuan Hamil di Luar Nikah

Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, memang tidak lantas terjadi gempa bumi. Hanya saja gunjingan mulut di kalangan masyarakat tidak bisa didisiplinkan. Masyarakat tidak peduli hamil di luar nikah karena keajaiban seperti Siti Maryam AS atau sebagaimana beberapa kasus yang terdengar di telinga masyarakat. Maklum saja, gunjingan ini bisa dibilang sanksi sosial sebagai kontrol dari masyarakat.

Kalau sudah begini, lazimnya pihak orang tua langsung mengawinkan anaknya yang hamil di luar nikah itu. Mereka tidak mau ikut menanggung aib dan gunjing tetangga sebelum kandungan anaknya membesar. Mereka ingin kehadiran seorang menantu saat persalinan anaknya. Usai persalinan? Apa peduli.

Perempuan hamil di luar nikah berbeda dengan perempuan hamil dalam masa iddah atau ditinggal mati suaminya. Untuk mereka yang hamil dalam masa iddah atau ditinggal mati suami, pernikahan mereka tidak sah. Mereka boleh menikah lagi setelah melahirkan dan habis masa nifas.

Sedangkan perempuan hamil di luar nikah, tidak memiliki iddah. Karena, masa iddah hanya milik mereka yang menikah. Jadi pernikahan perempuan hamil di luar nikah tetap sah. Demikian diterangkan Syekh M Nawawi Banten dalam karyanya, Qutul Habibil Gharib, Tausyih ala Fathil Qaribil Mujib.

ولو نكح حاملا من زنا، صح نكاحه قطعا، وجاز له وطؤها قبل وضعه على الأصح

Artinya, kalau seorang pria menikahi perempuan yang tengah hamil karena zina, maka akad nikahnya secara qath’i sah. Menurut pendapat yang lebih shahih, ia juga tetap boleh menyetubuhi istrinya selama masa kehamilan.

Meskipun demikian, Islam secara keras mengharamkan persetubuhan di luar nikah. Hamil, tidak hamil, atau dicegah hamil sekalipun. Karena, perbuatan keji ini dapat merusak pelbagai aspek. Jangan sampai ada lagi bayi-bayi suci teronggok bersama lalat dan sampah. Wallahu A’lam. (Alhafiz K)

Jumat, 16 Mei 2014

Pendidikan Nasional Belum Hasilkan Pemimpin Berintegritas

Ketua Pengurus Pusat (PP) Lembaga Pendidikan Ma’arif NU H Zainal Arifin Junaidi menilai potret pendidikan nasional belum mampu menghasilkan negarawan dan pemimpin berintegritas. Buktinya, hingga tahun 2014 pendidikan Indonesia telah menghasilkan ribuan koruptor.

“Pendidikan kita tidak lebih baik dari pendidikan zaman penjajah Belanda yang mampu melahirkan pemimpin seperti Soekarno, Moh Hatta, KH.Wahid Hasyim, Syahrir, ST Alisyahbana, Soetomo dan lain sebagainya,” katanya dalam halaqah pendidikan yang diselenggarakan PC LP Ma’arif NU Kudus di Aula MANU Banat Kudus, Kamis (15/5).

Ia menyebut  Indonesia  adalah negara yang tingkat korupsinya terbesar nomor dua di dunia dengan  para pelakunya adalah orang-orang terdidik. “Tidak ada yang korupsi itu tamatan SMP atau SMA, semuanya sarjana. Pak Mahfud (mantan ketua Mahkamah Konstitusi, red) bilang 16 dari  33 gubernur di Indonesia  terkena kasus korupsi,” ujar Arifin.

Lebih lanjut, Arifin mengatakan bahwa menurut data BPS pada semester pendidikan juga menghasilkan tujuh juta pengangguran terdidik. Bahkan menurut Human Development Index, pendidikan nasional telah mengantarkan daya saing sumber daya manusia (SDM) bangsa Indonesia berada pada peringkat 124.

“Artinya, pendidikan kita tidak menghasilkan SDM yang tidak kompetitif, tidak memiliki daya saing dan tidak siap berkompetisi dengan negara tetangga. Indonesia itu masih kalah dengan sengapura, Malaisia maupun Brunei Darussalm,” terangnya.

Ada Kesenjangan

Hal lain, menurutnya, pendidikan telah mendorong generasi muda untuk tidak berpikir pertanian dan kelautan sebagai sektor strategis pembangunan. Ini akibat dari orientasi pendidikan yang salah arah, tidak selaras dengan visi ketahanan pangan nasional. Akibatnya, saat ini jumlah lahan pertanian yang dikelola masyarakat mengalami penyusutan ekstrem.

Ia menambahkan, pendidikan juga turut mendorong terjadinya tingkat kesenjangan yang tinggi antara penduduk miskin dan kaya. Kekayaan negara hanya dikuasai segelintir orang dengan perbandingan 80 persen kekayaan yang ada di kuasai 1 persen penduduk dan sisanya 20 persen dimiliki oleh 99 persen.

Lebih jauh, Arifin memaparkan pendidikan nasional masih mengalami kegagalan dalam menanamkan penghayatan norma pada diri peserta didik. Akhir-akhir ini, kata dia, berbagai media menyuguhkan pemberitaan pelanggaran norma baik agama atau susila yang dilakukan oleh para peserta didik seperti kekerasan remaja, kasus narkoba dan pergaulan bebas dikalangan anak didik.

“Harusnya, pendidikan yang  mereka peroleh di madrasah atau sekolah bisa membentenginya dari pengaruh negatif lingkungan, karena di sanalah diajarkan norma agama dan susila. Tetapi kenyataannya ini masih jauh dari yang diharapkan,” papar Arifin.

Melihat kondisi demikian, PP LP Ma’arif telah merumuskan desain pendidikan masa depan yang mengarah pada pendidikan yang memajukan budi pekerti dan pendidikan berorientasi pada peningkatan kompetensi peserta didik.

“Upaya ini dalam upaya mencari jalan keluar guna mempersiapkan  sumber daya manusia menuju tahun 2030,” tegas Arifin.

Pagi hari sebelum halaqoh, Arifin sempat memberikan ceramah di hadapan wali murid pada acara pelepasan siswi kelas XII MANU Banat Kudus tahun ajaran 2013/2014 di tempat madrasah tersebut.

NU: Islam Diamalkan, Negara Dipertahankan, Ukhuwah Disebarkan

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mengatakan, di Indonesia ulama berperan besar dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketika terjadi huru-hara, pemberontakan politik, atau kerusuhan lainnya, posisi ulama selalu menjadi garda terdepan.

"Ulama Indonesia berperan persatukan dan rekonsiliasi masyarakat yang sangat beragam ini," katanya saat menghadiri acara pelantikan Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Depok di Masjid Kubah Emas, Depok, Jawa Barat, Kamis (15/5).

Menurut alumni Universitas Ummul Qura yang akrab disapa Kang Said ini, NU merupakan wadah masyarakat yang menjalankan fungsi keagamaan dan kebangsaan. Ia menambahkan, hanya ada dua kepentingan NU, yakni mengamalkan dan mendakwahkan Islam, dan mempertahankan negara Indonesia selamat, utuh, dan tak ada perang saudara.

"Islam tak usah dipolitikkan. Suku apapun, agama apapun, kalau salah harus dihukum, itu negara hukum. Bagi NU, agama Islam diamalkan, negara dipertahankan, ukhuwah islamiyah disebarkan. Harus punya komitmen bersama menjaga persatuan dan kesatuan tanah air, keutuhan NKRI. (Hal ini) sama pentingnya dengan mengamalkan agama Islam," tuturnya. Seperti Negara Madinah

“Soal komitmen bernegara, Indonesia hampir mirip negara Madinah yang didirikan Rasulullah 15 abad silam. Memang sejarah inilah yang dijadikan landasan NU membangun negeri ini. Jelas berbeda sekali dengan negara Islam lainnya. Soal komitmen bernegara, mereka harus belajar kepada kita,” ujar Kiai Said bangga.

Said Aqil mencontohkan, Afghanistan 100 persen agamanya Islam, 99 persen Sunni, thariqahnya Naqsyabandiy, 1 persen Syiah. Tapi perang terus tiada henti. Padahal Islam semua. Sebabnya, mereka tidak mempunyai komitmen membangun kekuatan dan persatuan Tanah Air. “Somalia di Afrika Timur 100 persen agamanya Islam, 100 persen Sunni. Syiah nggak ada. Tapi, sama saja perang terus. Bahkan, negara ini kini bangkrut dan menjadi negara gagal,” ujarnya.

Angkatan laut Somalia, tambah Kiai Said, kini justru menjadi bajak laut yang merompak kapal-kapal yang lewat negaranya. Mereka juga tidak memiliki komitmen bersama untuk memperjuangkan persatuan dan kesatuan tanah air.

“Oleh karena itu, bagi NU sekali lagi keutuhan NKRI, keutuhan negara sama pentingnya dengan mengamalkan agama. Artinya, ketika kita mengamalkan agama Islam dalam rangka mempersatukan Tanah Air dan demikian sebaliknya,” tegas Said.

Kang Said mengatakan, NU sejak dulu masuk di dalam sendi-sendi seluruh unsur masyarakat. "Karena NU ini bukan parpol, bukan di bawah pemerintah, bukan birokrasi. NU milik masyarakat. NU ada di tentara, polisi, birokrat, profesi, ulama, itu masyarakat namanya,” jelasnya.

Acara pelantikan pengurus PCNU Depok periode 2013-2018 dihadiri ratusan ulama dan ribuan warga NU Depok. Tampak hadir pula Rais Syuriah PWNU Jawa Barat KH. Asep Burhanuddin, dan pejabat pemerintahan setempat.

Ahmad Dhani Didaulat Kembalikan Kejayaan NU di Bidang Seni

Musisi Ahmad Dhani, Jumat (16/4/2014) malam, resmi dilantik menjadi salah satu Ketua Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama (Lesbumi NU). Dhani diberi tugas untuk mengembalikan kejayaan NU melalui seni.

Bismillahirrahmannirrahim, malam ini saudara ustadz Ahmad Dhani resmi saya lantik menjadi salah satu Ketua Lesbumi NU,” kata Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj, sambil menyematkan pin NU di kemeja Ahmad Dhani.

Pelantikan Ahmad Dhani sebagai bagian dari kepengurusan di PBNU bersamaan dengan tasyakur hari lahir NU ke-91 tahun yang dilaksanakan malam ini.

Dalam acara yang dikemas santai dengan diawali makan malam di Lantai 3 Gedung PBNU tersebut, Kiai Said dalam sambutannya meminta Dhani bisa mengembalikan kejayaan NU melalui jalur seni.

“Dulu NU memiliki seniman-seniman handal. Ada Asrul Sani, Djamaluddin Malik, Usmar Ismail, dan masih banyak lagi. Nah Mas Dhani ini seniman yang hebat, semoga keikutsertaannya dalam NU bisa mengembalikan kejayaan NU di bidang seni,” urai Kiai Said.

Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faisal, di kesempatan yang sama mengatakan, pihaknya yang menginisiasi ditariknya Ahmad Dhani dalam kepengurusan Lesbumi NU.

“Komunitas Mas Dhani ini sangat luas, semuanya seniman-seniman hebat, baik yang sudah eksis maupun yang sekarang sedang dibibit untuk dimunculkan nanti. Saya berharap mereka semua bisa ikut memperjuangkan Islam yang santun ala NU,” harap Helmy.

Ahmad Dhani sendiri mengaku senang bisa secara resmi menjadi bagian keluarga besar NU.

“Kakek saya dulu seorang TNI yang dekat dengan Kartosuwiryo, Islamnya garis keras. Nah saya sekarang ingin ada di Islam yang santun, dan Alhamdulillah, di sini tempat yang tepat,” ujar Dhani.

Dhani mengaku akan berusaha keras melaksanakan amanah yang diberikan kepadanya.  “Islam di Indonesia ini mengikuti NU. Kalau NU-nya bagus, Islam di Indonesia akan bagus. Saya akan berusaha amanah, melaksanakan apa yang ditugaskan ke saya dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

Peringatan Harlah Ke-91 NU Dihadiri Kedubes Mancanegara

Peringatan hari lahir ke-91 Nahdlatul Ulama 16 Rajab 1435 H berlangsung meriah dengan kehadiran para petinggi kedutaan besar (kedubes) dari berbagai negara, seperti Yaman, Suriah, Turki, Iran, Pakistan, dan Kazakhstan.

Dengan khidmat para perwakilan negara luar tersebut mengikuti jalannya acara hingga selesai. Sebelum mendengarkan pidato Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, mereka bersama Nahdliyin yang hadir melantunkan bacaan tahlil, shalawat Badar, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Ahlan wasahlan bi hudhurikum (selamat datang)!” tutur KH Said Aqil Siroj yang juga ditujukan kepada sejumlah pejabat pemerintahan, utusan ormas Islam, perwakilan keluarga pendiri NU, jajaran pengurus badan otonom NU, dan warga NU yang datang di gedung PBNU, Jakarta, Jumat (16/5) malam ini.

Pada kesempatan itu, pria yang akrab disapa Kang Said itu merasa bersyukur atas pertumbuhan NU hingga menjelang satu abad. Dia menyadari diusia yang ke-91, selain meraih kemajuan juga menghadapi sejumlah tantangan.

“Usia yang cukup tua. Maklum karena tua jasanya banyak, meskipun penyakitnya juga banyak. Tapi kalau sakit gigi enggak apa-apalah, asal jangan sampai stroke,” kelakarnya disambut tawa hadirin.

Kang Said berharap, ke depan NU dapat berkontribusi lebih besar. Mendekati momentum pemilu presiden, ia menilai sumbangsih NU tidak terletak pada banyaknya suara yang diberikan melainkan kemampuan menjaga stabilitas negara dan masyarakat secara umum.