Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama, Khofifah Indar Parawansa memprotes keras terhadap pelaksanaan Pekan Kondom Nasional (PKN) yang merupakan program pemerintah.
menurutnya, PKN yang diselenggarakan bertepatan dengan peringatan Hari Aids sedunia yang jatuh pada 1 Desember sama dengan bencana sosial bagi negeri ini.
"Jika PKN ini diteruskan akan menjadi bencana baru bagi negeri yang ber-Pancasila, bertuhan dan beragama. apalagi di tengah usaha memperbaiki moral," ujar Khofifah di Jakarta, Senin (2/12/2013).
Ia menambahkan, PKN mendorong masyarakat untuk melakukan hubungan seks di luar nikah dengan membagikan kondom di ruang publik kepada masyarakat maupun remaja secara gratis.
"Jika ada pembagian kondom di jalan atau di tempat keramaian umum, lalu diterima oleh para remaja usia belasan tahun yang punya kecenderungan coba-coba, bisa saja terdorong melakukan seks bebas setelah mendapat kondom yang dibagi gratis secara terbuka," katanya.
Karena itu, Khofifah mendesak Kementerian Kesehatan mencabut program PKN dan melakukan permintaan maaf kepada publik karena telah mengambil keputusan yang membahayakan.
menurutnya, PKN yang diselenggarakan bertepatan dengan peringatan Hari Aids sedunia yang jatuh pada 1 Desember sama dengan bencana sosial bagi negeri ini.
"Jika PKN ini diteruskan akan menjadi bencana baru bagi negeri yang ber-Pancasila, bertuhan dan beragama. apalagi di tengah usaha memperbaiki moral," ujar Khofifah di Jakarta, Senin (2/12/2013).
Ia menambahkan, PKN mendorong masyarakat untuk melakukan hubungan seks di luar nikah dengan membagikan kondom di ruang publik kepada masyarakat maupun remaja secara gratis.
"Jika ada pembagian kondom di jalan atau di tempat keramaian umum, lalu diterima oleh para remaja usia belasan tahun yang punya kecenderungan coba-coba, bisa saja terdorong melakukan seks bebas setelah mendapat kondom yang dibagi gratis secara terbuka," katanya.
Karena itu, Khofifah mendesak Kementerian Kesehatan mencabut program PKN dan melakukan permintaan maaf kepada publik karena telah mengambil keputusan yang membahayakan.
Penolakan yang sama juga dilakukan oleh Ketua Lembaga Kesehatan PWNU DIY drg. H. Abdul Kadir yang menyatakan.
“Kita menolak keras program itu. Dalih yang ditamengkan Kemenkes mengandung ironi. Sebab, bagaimana pun juga, anggaran dalam jumlah yang tak sedikit itu bisa lebih bermanfaat jika diperuntukkan misalnya untuk program yang bisa mendatangkan kemashlahatan yang lebih nyata, misalnya untuk layanan kesehatan bagi masyarakat tak mampu, pendidikan dan lain sebagainya.”
Kadir juga menyebutkan bahwa, secara logika saja, sesungguhnya keputusan Kemenkes dan KPAN itu sudah cacat. Betapa tidak. Kita semua tentu sudah tahu fungsi kegunaan kondom, lantas mengapa kemudian alat itu diberikan kepada mereka belum memiliki kewenangan untuk menggunakannya?
“Atas dasar logika apa Kemenkes dan KPAN mengeluarkan kebijakan yang tak bijak itu? Naif sekali jika dasarnya adalah pencegahan HIV dan AIDS. Sebab, jika memang dasarnya pencegahan penularan HIV dan AIDS yang salah satu cara penularannya adalah dengan hubungan badan suami istri, lantas mengapa diberikan kepada mereka yang belum waktunya melakukan hubungan sedemikian?” tanya Kadir.
Kendati demikian, Kadir menegaskan bahwa Lembaga Kesehatan PWNU DIY yang sejak periode 2006-2011 lalu hingga kini masih terus mendukung upaya pencegahan HIV dan AIDS, tapi tidak dalam cara-cara yang justru ambigu seperti ini.
“Sosialisasi yang mendidik jauh lebih penting,” ujar Kadir. “Secara logika, HIV dan AIDS sendiri sesungguhnya sudah menjadi alat pencegah bagi penularannya. Artinya, keberadaan HIV dan AIDS yang masih menjadi momok bagi sebagian orang sesungguhnya bisa membuat orang untuk bertindak lebih hati-hati terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakatnya.”
Dalam kesempatan terpisah, KH M Habib Abdus Syakur, M.Ag, Ketua Rabithah Ma’had Islami PWNU DIY, juga menyayangkan keputusan Kemenkes yang ia sebut kurang bijak tersebut.
Dihubungi melalui telepon, 2 Desember 2013, Habib menyatakan, “Keputusan itu justru akan menimbulkan madlarat yang lebih besar ketimbang manfaatnya. Dan terkait perkara seperti ini, ada kaidah ushul fiqh dalam Islam yang menegaskan bahwa, ‘dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih’ yang artinya, pencegahan kerusakan lebih utama atau didahulukan dibandingkan dengan pengambilan manfaat.”
Dalam hal ini, Habib menambahkan bahwa kaidah ushul fiqh yang ia ungkapkan di atas bisa dipahami dalam bingkai bahwasanya pencegahan potensi munculnya perilaku seks bebas, akibat penyalahgunaan kondom yang dibagi-bagikan secara gratis tersebut, harus lebih diutamakan ketimbang manfaat pembendungan penyebaran atau penularan HIV dan AIDS.
“Kalau dipikir-pikir, anggaran kondom gratis yang mencapai angka milyaran itu tentu bisa memberi manfaat yang lebih besar bagi kebutuhan-kebutuhan riil lain di masyarakat, seperti pelayanan pendidikan keagamaan, misalnya pesantren yang nyata-nyata dapat menanggulangi merebaknya HIV dan AIDS,” pungkas Habib. (mukafi niam/ yusuf anas)
“Kita menolak keras program itu. Dalih yang ditamengkan Kemenkes mengandung ironi. Sebab, bagaimana pun juga, anggaran dalam jumlah yang tak sedikit itu bisa lebih bermanfaat jika diperuntukkan misalnya untuk program yang bisa mendatangkan kemashlahatan yang lebih nyata, misalnya untuk layanan kesehatan bagi masyarakat tak mampu, pendidikan dan lain sebagainya.”
Kadir juga menyebutkan bahwa, secara logika saja, sesungguhnya keputusan Kemenkes dan KPAN itu sudah cacat. Betapa tidak. Kita semua tentu sudah tahu fungsi kegunaan kondom, lantas mengapa kemudian alat itu diberikan kepada mereka belum memiliki kewenangan untuk menggunakannya?
“Atas dasar logika apa Kemenkes dan KPAN mengeluarkan kebijakan yang tak bijak itu? Naif sekali jika dasarnya adalah pencegahan HIV dan AIDS. Sebab, jika memang dasarnya pencegahan penularan HIV dan AIDS yang salah satu cara penularannya adalah dengan hubungan badan suami istri, lantas mengapa diberikan kepada mereka yang belum waktunya melakukan hubungan sedemikian?” tanya Kadir.
Kendati demikian, Kadir menegaskan bahwa Lembaga Kesehatan PWNU DIY yang sejak periode 2006-2011 lalu hingga kini masih terus mendukung upaya pencegahan HIV dan AIDS, tapi tidak dalam cara-cara yang justru ambigu seperti ini.
“Sosialisasi yang mendidik jauh lebih penting,” ujar Kadir. “Secara logika, HIV dan AIDS sendiri sesungguhnya sudah menjadi alat pencegah bagi penularannya. Artinya, keberadaan HIV dan AIDS yang masih menjadi momok bagi sebagian orang sesungguhnya bisa membuat orang untuk bertindak lebih hati-hati terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakatnya.”
Dalam kesempatan terpisah, KH M Habib Abdus Syakur, M.Ag, Ketua Rabithah Ma’had Islami PWNU DIY, juga menyayangkan keputusan Kemenkes yang ia sebut kurang bijak tersebut.
Dihubungi melalui telepon, 2 Desember 2013, Habib menyatakan, “Keputusan itu justru akan menimbulkan madlarat yang lebih besar ketimbang manfaatnya. Dan terkait perkara seperti ini, ada kaidah ushul fiqh dalam Islam yang menegaskan bahwa, ‘dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih’ yang artinya, pencegahan kerusakan lebih utama atau didahulukan dibandingkan dengan pengambilan manfaat.”
Dalam hal ini, Habib menambahkan bahwa kaidah ushul fiqh yang ia ungkapkan di atas bisa dipahami dalam bingkai bahwasanya pencegahan potensi munculnya perilaku seks bebas, akibat penyalahgunaan kondom yang dibagi-bagikan secara gratis tersebut, harus lebih diutamakan ketimbang manfaat pembendungan penyebaran atau penularan HIV dan AIDS.
“Kalau dipikir-pikir, anggaran kondom gratis yang mencapai angka milyaran itu tentu bisa memberi manfaat yang lebih besar bagi kebutuhan-kebutuhan riil lain di masyarakat, seperti pelayanan pendidikan keagamaan, misalnya pesantren yang nyata-nyata dapat menanggulangi merebaknya HIV dan AIDS,” pungkas Habib. (mukafi niam/ yusuf anas)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar