Menjelang pembahasan APBD 2014, Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sumenep menyoroti kinerja DPRD kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Pasalnya, realisasi APBD pro-rakyat selama ini dirasa belum terbukti secara nyata.
Demikian ditegaskan Ketua PCNU Sumenep K Pandji Taufik, Sabtu (30/11). Pihaknya menyatakan tidak bangga ketika ada anggota dewan yang membawa proyek kepada masyarakat.
"Saya lebih bangga manakala anggota dewan lebih serius dan mendalam bagaimana APBD betul-betul memihak kepada masyarakat," tekan mantan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Annuqayah, Guluk-guluk, Sumenep ini.
Karenanya, Kiai Pandji menganjurkan anggota dewan sebaiknya belajar metode pembahasan APBD kepada pihak yang lebih tahu. Menurutnya, tidak jarang anggota dewan justru hanya ikut-ikutan dalam proses penganggaran. Akibatnya, produk pengganggaran sering kali menjiplak tahun-tahun sebelumnya.
Lebih dari itu, transparansi pembahasan APBD juga dilakukan dan diketahui publik. Selama ini, diakui hal itu belum dilakukan. Yang tampak hanyalah kinerja anggota dewan yang sifatnya formalitas.
Jika masyarakat tahu tentang peruntukan APBD yang selama ini masih belum berpihak kepada rakyat, maka publik akan ikut membedah dan memperbaiki, tukasnya.
Sementara itu, anggota DPRD Sumenep Darul Hasyim Fath menyatakan, memang RAPBD sejatinya menjadi tempat untuk mewujudkan harapan keadilan dan kesejahteraan. Proporsi belanja langsung untuk agenda rutin yang dijalankan birokrasi memang perlu diseimbangkan dengan belanja kerakyatan.
"Memang seharusnya berimbang dengan kebutuhan masyarakat, agar mereka mendapatkan keadilan dan kesejahteraan," tandasnya. (Hairul Anam/Alhafiz K)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar